Voicejurnalis.com – Indonesia saat ini sedang menghadapi gelombang demonstrasi yang meluas di beberapa wilayah, yang merupakan respons terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Salah satunya, Kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan Anggota DPR-RI di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih dibawah rata-rata telah memicu kemarahan dan kekecewaan di kalangan masyarakat. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan kesenjangan sosial yang sangat besar, tetapi juga mengindikasikan adanya kegagalan sistemik dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial.
Dalam konteks ini, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diambil dan mempertimbangkan kembali kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang merupakan pemilik kedaulatan tertinggi di republik ini.
Kegagalan pemerintah dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial telah menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang jika hal demikian terus dibiarkan dapat menjadi bom waktu dikemudian hari dan sangat bepotensi melahirkan dampak negatif antara lain:
Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat dan demonstrasi, meningkatnya ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah, meningkatnya polarisasi dan konflik sosial, serta menghambat pembangunan nasional dan ekonomi.
Saat ini, kita sudah menyaksikan bahwa fenomena ini telah menjadi kenyataan, dengan demonstrasi yang meluas di beberapa wilayah, meningkatnya sentimen anti-pemerintah, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Kondisi ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah untuk mencari solusi yang konstruktif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diambil dan mempertimbangkan kembali kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Namun disamping hal tersebut, ada hal yang lebih memprihatinkan yakni banyaknya korban yang berjatuhan dan bahkan berujung kematian dalam demonstrasi ini. Kasus seperti seorang ojol yang dilindas barak kuda Brimob merupakan contoh tragis dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat diterima. Dalam perspektif HAM, pelanggaran HAM tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat keamanan harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat dilindungi dan dihormati.
Pemerintah perlu melakukan investigasi yang menyeluruh dan transparan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama demonstrasi. Dalam konteks ini, kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak hanya diperlukan, tetapi juga harus dilakukan dengan cara yang konstruktif dan berbasis pada prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial.
